SuhateRakyat.com |Langsa – Zulfadli, S.Sos.I., M.M., Aparatur Sipil Negara (ASN) sekaligus pendiri LSM Beungong Lam Jaroe (BLJ), menyampaikan pandangannya terkait pentingnya keterbukaan pejabat publik terhadap kritik dan masukan dari masyarakat.
Dalam keterangannya kepada media, Zulfadli mengaku dirinya mendapat mutasi tugas ke Kecamatan Langsa Timur setelah sebelumnya menyampaikan kritik melalui media online terkait sejumlah persoalan yang terjadi di Kota Langsa.
Menurutnya, kritik merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial yang sah dalam sistem demokrasi. Ia menegaskan bahwa seorang kepala daerah sebagai pejabat publik seharusnya siap menerima masukan dari berbagai kalangan.
“Saya mengkritik karena wali kota adalah pejabat publik yang memiliki tanggung jawab kepada masyarakat. Kritik bukan untuk menjatuhkan, melainkan sebagai bentuk masukan agar roda pemerintahan berjalan lebih baik. Jika seorang pejabat tidak siap menerima kritik, maka perlu merenungkan kembali hakikat jabatan publik yang diembannya,” ujar Zulfadli.
Ia juga menyoroti sejumlah persoalan sosial yang menurutnya masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kota Langsa, terutama terkait kondisi masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Zulfadli mengaku kerap menerima keluhan masyarakat, baik saat dirinya bertugas di lingkungan Baitul Mal maupun melalui aktivitasnya di LSM BLJ di luar jam kedinasan.
“Saya masih menerima banyak laporan dan keluhan masyarakat terkait kondisi ekonomi mereka. Ada warga yang mengaku bantuan yang sebelumnya diterima kini sudah tidak lagi mereka peroleh. Hal-hal seperti ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah,” katanya.
Selain itu, Zulfadli turut mempertanyakan pengadaan pakaian dinas ASN yang menurut pengamatannya sudah cukup lama tidak dilakukan. Ia meminta adanya transparansi dan penjelasan kepada publik mengenai kebijakan tersebut.
“Jika memang ada kebijakan tertentu terkait pengadaan pakaian dinas ASN, tentu masyarakat dan ASN berhak mengetahui alasannya. Transparansi merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik,” tegasnya.
Di akhir keterangannya, pria yang akrab disapa Bung Zul itu mengajak seluruh pejabat publik untuk senantiasa melakukan introspeksi dalam menjalankan amanah jabatan. Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil akan dipertanggungjawabkan, baik secara hukum, moral, maupun kepada masyarakat.
“Saya hanya ingin mengingatkan bahwa semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula tanggung jawab yang dipikulnya. Jabatan adalah amanah yang harus dijalankan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu,” pungkas Bung Zul.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak Pemerintah Kota Langsa belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan yang disampaikan Zulfadli. Media ini tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Catatan redaksi: Untuk menghindari potensi sengketa pers, sebaiknya berita ini tetap memuat upaya konfirmasi atau hak jawab dari pihak Wali Kota Langsa agar memenuhi prinsip keberimbangan sesuai Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Pers.
Menanggapi hal tersebut Wali Kota Langsa ” “Jeffri Sentana S Putra” menyatakan bahwa dirinya tidak alergi.
“Diduga Alergi?”Saya Gak Punya Alergi. Udah saya check ke prodia.
Saudara Zul itu kan ASN ya, ASN itu Siap ditempatkan dimana saja. Jika masalah Rotasi dan Mutasi kan itukan sesuatu hal yang biasa sebagai bentuk penyegaran organisasi. tutur jeffri melalui pesan whatsAppnya.
“Dan Satu Hal Lagi. Kalau Mau Jadi ASN itu ada aturan nya, Bukan Sesuka Hati Beliau. Jika Gak Mau ikut aturan silahkan keluar atau mengundurkan diri jadi ASN. papar Wali Kota Langsa di akhir tanggapanya.##
(Team)
(Tim Redaksi)
