Larangan Mudik : Dalil Keselamatan Rakyat Jadi Hukum Tertinggi

image

progresifjaya.com, JAKARTA - Pemerintah telah berulang kali mengampanyekan social distancing (jaga jarak) dan beraktifitas, belajar dan bekerja dari rumah. Namun demikian, pemerintah mengakui banyak hal mengenai kedisiplinan warga yang perlu ditingkatkan.

Dalam setiap menyampaikan data terkini, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto berulangkali mengingatkan. "Penularannya rentan pada orang-orang yang masih berkeliaran di luar rumah, padahal sudah disuruh diam di rumah," ujar Yurianto di setiap kesempatan sebelum mengumumkan data korban posiitif Covid-19.

Selain itu, Yurianto juga mengimbau masyarakat untuk tetap produktif selama tinggal di rumah, tak lupa untuk menerapkan physical distancing dan mengonsumsi makanan bergizi.

Terbaru, Yurianto mengimbau warga menunda dahulu pulang ke kampung halaman atau mudik karena rentan dengan eskalasi penyebaran Covid-19. Sekali lagi himbauan pemerintah tak pernah digubris, masih saja ada masyarakat tetap mudik.

Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pemerintah tengah mengkaji aturan mengenai larangan mudik. Eskalasi kasus corona berpotensi naik berkali-kali lipat jika terjadi pergerakan warga besar-besaran melalui mudik.

"Pemerintah sekarang sedang menyiapkan juga satu rencana kebijakan agar orang tidak mudik dulu," kata Mahfud saat melakukan video conference dengan awak media, Jumat (27/3).

Dia memahami dalam Undang-undang Dasar warga pulang ke kampung masing-masing atau mudik adalah hak setiap orang. Ini juga merupakan hak konstitusional yang tidak bisa dilanggar oleh negara secara sembarangan.

"Tetapi di dalam hukum itu ada dalil keselamatan rakyatlah yang menjadi hukum tertinggi," kata dia.

Penulis/Editor : Hendy

Sun, 29 Mar 2020 @16:15


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Copyright © 2020 PROGRESIF JAYA · All Rights Reserved
powered by sitekno