Kejaksaan Akan Dampingi Pelaksanaan APBD Pencegahan Penularan COVID-19

image

Teks Foto : Jaksa Agung, ST Burhanuddin memberikan pengarahan kepada jajaran di Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia melalui sarana video conference (vicon), pada Selasa (24/3/2020).

progresifjaya.com, JAKARTA - Jaksa Agung, ST Burhanuddin memberikan pengarahan kepada jajaran Kepala Kejaksaan Tinggi, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi dan para Asisten di Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia melalui sarana video conferen (vicon), pada Selasa (24/3/2020).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI dalam siaran persnya, mengatakan, dalam vicon tersebut, Jaksa Agung mengingatkan kembali kepada para Kajati untuk mempedomani Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Penanganan COVID-19 Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

"Sehingga diharapkan para Kajati dapat memberikan rasa nyaman dan perlidungan kepada para pegawai di lingkungannya dalam menghadapi penyebaran covid-19 dan upaya-upaya memberantas mata rantai penyeberannya," ujarnya, Selasa (24/3).

Hari juga mengatakan, dalam kesempatan tersebut Jaksa Agung RI menerima laporan dari para Kajati tentang kondisi dan situasi para pegawai di wilayahnya masing-masing serta kondisi daerah masing-masing yang secara umum harus diwaspadai terhadap penyebaran covid-19.

Hari juga menjelaskan, Jaksa Agung RI memberikan petunjuk dan menjelaskan tentang Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.210/PMK.02/2019 tanggal 31 Desember 2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020 dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Refocussing Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

"Pada pokoknya dalam menghadapi penyebaran, penularan dan penanggulangan Covid-19 kejaksaaan agar dapat mengambil peran dalam proses revisi anggaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan memberikan pendampingan hukum dalam proses revisi, pengesahan hingga penggunaan anggaran yang diperuntukan mencegah penularan dan penanggulangan atau pengobatan pasien Covid-19," tuturnya.

Selain itu, menurut Hari, Jaksa Agung RI. juga menyampaikan pesan Presiden Ir. Joko Widodo agar dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan penularan dan penanggulanan covid 19 yang dikategorikan sebagai bencana non alam agar tetap dilakukan pengawasan oleh aparatur kejaksaan sebagai aparat penegak hukum baik secara preventif melalui pendampingan hukum (legal assistensi) maupun represif (penegakan hukum).

"Jika memang terdapat penyalahgunaan atau penyimpangan anggaran yang diperuntukan penanggulangan bencana Covid-19, dengan harapan dengan adanya pendampingi hukum dari kejaksaan pada proses revisi, pengesahan dan penggunaan anggaran tersebut, menghilangkan keragu-raguan aparatur di daerah (propvinsi maupun kabupaten / kota) dalam menganggarkan dana dan melaksanakan kegiatan untuk pencegahan penularan dan penanggulangan Covid-19," pungkasnya.

Sumber : Puspenkum Kejagung

Penulis : Arfandi Tanjung

Editor : Zulkarnain

Tue, 24 Mar 2020 @21:51


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Copyright © 2020 PROGRESIF JAYA · All Rights Reserved
powered by sitekno