Bukan Anggota DPR, Prioritas Rapid Test Tenaga Medis & Keluarganya

image

progresifjaya.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo memprioritaskan rapid test atau tes cepat covid-19 untuk tenaga medis dan keluarga. Mereka dianggap paling rentan terpapar korona.

"Tadi pagi saya perintahkan kepada Menteri Kesehatan (Terawan Agus Putranto) memprioritaskan rapid test untuk dokter dan tenaga medis, serta keluarganya," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa, 24 Maret 2020.

Rapid test juga diutamakan untuk orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), dan warga yang tinggal di zona rawan covid-19, seperti Jakarta Selatan. Sejumlah legislator sebelumnya meminta pemerintah memberikan 'jatah' rapid test untuk mereka dan keluarganya. Namun, wacana ini menuai kritik.

Publik Salah Paham

Sementara itu, Wakil Ketua MPR Arsul Sani menilai publik salah paham pada informasi sekretariat DPR ihwal tes cepat (rapid test) virus korona (covid-19) untuk anggota DPR. Sepengetahuannya, tes diprioritaskan bagi anggota DPR yang kurang sehat.

"Merasa ada gejala yang tidak biasa pada tubuhnya. (Waktunya) dilaksanakan bersama dengan pelaksanaan rapid test untuk warga masyarakat oleh pemerintah," ujar Arsul dilansir Media Indonesia, Selasa, 24 Maret 2020.

Sebanyak 40 ribu alat rapid test yang diperoleh dewan dari Tiongkok dibeli patungan menggunakan dana pribadi. Sekitar 30 ribu alat tes disumbangkan untuk rumah sakit, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainya.

"Ini tidak pakai dana APBN atau anggaran negara DPR ya. Jadi DPR bukan hanya mau pentingkan anggotanya sendiri," tuturnya.

Sekretaris Jenderal PPP itu meminta anggota dewan tak diistimewakan untuk tes uji korona. Semua pihak terkait yang berada di dalam kompleks DPR diperkenankan menjalani tes.

"PPP hanya ingin menekankan, anggota DPR dan semua yang ada di DPR termasuk rekan-rekan media, pedagang di Pujasera DPR diberi kesempatan yang sama untuk tes," jelasnya.
Arsul berharap Sekretariat Jenderal DPR memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat terkait rapid test virus korona untuk DPR. Dia tidak ingin polemik muncul karena kesalahpahaman.
“Yang disampaikan oleh Sekjen enggak begitu, maka jadi ramai. Karena itu Kesekjenan DPR harus menjelaskan," ucap dia.

Sumber: Media Indonesia

Editor: Hendy

Tue, 24 Mar 2020 @19:40


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Copyright © 2020 PROGRESIF JAYA · All Rights Reserved
powered by sitekno