Dugaan Pemalsuan: Keterangan Pelapor & Surat Dakwaan Jaksa Tak Berkaitan dengan Perbuatan yang Dituduhkan

image

progresifjaya.com, JAKARTA - Aneh tapi nyata. Surat dakwaan jaksa dan keterangan saksi pelapor terkait dengan perbuatan pemalsuan akta otentik yang dituduhkan terhadap terdakwa sama sekali tidak ada kaitannya.

Hal itu terungkap pada perkara dugaan pemalsuan yang melibatkan terdakwa Agus Butar Butar, ST., SH., MM., MH., yang dituduh oleh Swartin Polembi, SH., MH., selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta yang dibacakan oleh jaksa pengganti juga dari Kejati DKI Jakarta didepan majelis hakim pimpinan Agung Purbantoro, SH., MH., di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Senin (2/3).

Pasalnya, saksi pelapor yakni, Martin Adam dan Suzanne Lianny dalam keterangannya di persidangan sama sekali tidak pernah menerangkan dengan jelas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa terkait dengan pemalsuan akta otentik yang dilaporkan di Polda Metro Jaya, sebagaimana yang diungkapkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), yang ada dalam surat yang didakwakan jaksa.

Dalam keterangan saksi pelapor didepan persidangan mengatakan, dirinya hanya berasumsi terhadap terdakwa sebagai kuasa hukum dari Yuniar alias Vero (terdakwa dalam berkas terpisah) terkait dengan adanya akte pernikahan antara Yuniar alias Vero dengan almarhum Basri Sudibyo pada tahun 2017 yang pemberkatannya dilaksanakan di GBI Cisarua, Kabupaten Bogor oleh pendeta Muhammad Husein Hosea (terdakwa dalam berkas terpisah).

“Apa yang saudara saksi terangkan terkait dengan perbuatan Agus Butar Butar sehingga saat ini dia berstatus  terdakwa dan didudukkan disini,” tanya majelis hakim.

“Saya hanya melaporkan Yuniar alias Vero ! Saya hanya berasumsi melaporkan Agus Butar Butar, karena menurut pendapat saya, dia adalah kuasa hukum dari Yuniar alias Vero. Dimana ketika dalam pemeriksaan di Polda Metro Jaya dia selalu mendampingi Yuniar alias Vero,” jawab Martin Adam.

Ditambahkannya, dalam akte perkawinan tersebut ada beberapa kejanggalan seperti, pemberkatan pernikahan tahun 2017 di Cisarua, Bogor. Sedangkan almarhum bapak saya anggota jemat GBI Kemayoran di Jakarta dan Yuniar alias Vero anggota jemaat gereja di City Tower di Jakarta, tetapi pemberkatan atau pembaptisan perkawinannya di Cisarua, Bogor.

Sebagaimana diketahui, dalam pemberkatan perkawinannya yang dilakukan oleh pendeta Muhammad Husein Hosea, ketika Martin Adam mengunjungi ke Gereja Kristen Protestan (GKP) di Cisarua tidak ada pendeta yang bernama tersebut.

Dikatakannya, atas adanya pemberkatan perkawinan tersebut, oleh Yuniar alias Vero mejadikannya sebagai bukti ahli waris dari almarhum bapaknya terkait dengan kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 09360 atas nama Basri Sudibyo.

“Almarhum bapak saya tidak pernah melakukan perkawinan perempuan dengan siapapun selain dengan almarhumah ibu saya bernama Gracia Liliek Hartana yang meninggal pada tahun 2010 lalu, dan perkawinan tersebut melahirkan dua orang anak yakni, saya dan kakak saya bernama Suzanne Lianny,” tegas Martin Adam didepan majelis hakim.

Ditambahkannya, dirinya dan kakaknya merasa dirugikan secara tidak langsung dalam perkara ini, karena dia tidak dapat menguasai SHGB tersebut sebagai ahli waris dari almarhum Basri Sudibyo. Dimana SHGB tersebut sekarang ada dalam penguasaan Yuniar alias Vero.

Sementara itu, dalam tanggapannya terdakwa mengatakan, dirinya sangat merasa keberatan dengan keterangan saksi pelapor, karena dia tidak pernah merugikan saksi pelapor sebagai ahli waris almarhum Basri Sudibyo. Selain itu, dirinya tidak melakukan seperti apa yang dituduhkan dalam surat dakwaan jaksa.

Sebagaimana diketahui dalam surat dakwaan Swartin Polembi dari Kejati DKI Jakarta mengatakan, terdakwa menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik mengenai sesuatu hal yang sebenarnya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran.

Menurutnya, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (1) KUHP, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Kesatu, primair), pasal 266 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP (subsidair), dan kedua, primair, pasal 264 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, subsidair, pasal 264 ayat (2) KUHP jo pasal ayat (1) ke-1 KUHP.

Penulis/Editor: U. Aritonang

Mon, 9 Mar 2020 @12:59


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Copyright © 2020 PROGRESIF JAYA · All Rights Reserved
powered by sitekno