Majelis Hakim PN Jakbar Dilaporkan ke Bawas MA

image

progresifjaya.com, JAKARTA - PT Bangkit Perkasa Sukses melalui kuasa hukumnya, Hartono Tanuwidjaja SH., MSI., MH., dan Harun J. C Sitohang SH., MH., melaporkan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku majelis hakim dalam perkara No 767/Pdt.G/2019/PN. Jkt.Brt.

Dalam surat laporan yang dikirimkan ke Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung pada 20 Januari 2020 lalu itu, antara lain disebutkan bahwa majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 767 tersebut diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim berdasarkan ketentuan peraturan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 02/PB/P KY/09/2012.

Dalam surat laporan itu disebutkan pula bahwa majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 767 itu adalah Bambang Budi Mustika SH., MH., Robert Hendrik Posumah SH., MH., dan Agus Pambudi SH., MH.

Hartono menguraikan bahwa dalam ketentuan bersama Ketua MA dan Ketua KY adalah tentang panduan  penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim dalam pasal 5 ayat 2 huruf a dan pasal 11 menyatakan: Hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak beritikad semata-mata untuk menghukum.

Menurut Hartono, yang menjadi fokus pihaknya dalam pengaduan tersebut adalah majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 767 itu telah menetapkan suatu ketidakadilan dan ketidakpastian hukum serta hilangnya kewibawaan atau martabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagai pimpinan dan majelis hakim Aquo.

Surat pengaduan ini berawal ketika PT Bangkit Perkasa Sukses sebagai pemenang lelang yang beritikad baik dan telah dinyatakan sebagai pemilik yang sah terhadap sebidang tanah dan bangunan sesuai dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik nomor: 808/Tegal Alur yang terletak di Jalan Raya Kapuk Kamal  RT 008/RW 08 No 12 Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, berdasarkan lelang  nomor 646 /28/2017 tertanggal 22 November 2017 yang dibuat dan diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta  IV.

Pihak PT Bangkit Perkasa Sukses telah mengajukan permohonan  eksekusi pengosongan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan telah diterbitkan penetapan eksekusi pengosongan Nomor 08/2018 Ekd Jo No 646 /28/2017 tertanggal 30 Agustus 2018 dan pemohon eksekusi telah membayar biaya SKUM, biaya resume, biaya penetapan dan biaya Rakor.

Sementara kata Hartono, objek masih dalam status sita eksekusi oleh ketua pengadilan berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 08/2018 /Eks Jo Nomor646 /28/2017 tertanggal 30 Agustus 2018.

Rencananya eksekusi pengosongan dilaksanakan pada 28 September 2019.

Namun majelis hakim perkara nomor 767 tersebut justru mengabulkan gugatan perlawanan yang tak jelas keabsahan kepemilikannnya dan memerintahkan kepada semua instansi pemerintahan dan penegak hukum lainnya untuk tidak melakukan perbuatan hukum apapun atas sebidang tanah dan bangunan di Jalan Raya Kapuk Kamal  RT 008/RW 08 No 12 Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres Jakarta Barat.

Akibat putusan majelis hakim perkara nomor 767 tersebut hingga saat ini rencana eksekusi pengosongan terkatung-katung tanpa ada kepastian. Sementara pihak PT Bangkit Perkasa Sukses telah menderita kerugian miliaran rupiah.

Penulis/Editor: Zulkarnaen

Fri, 21 Feb 2020 @03:04


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Copyright © 2020 PROGRESIF JAYA · All Rights Reserved
powered by sitekno