Mantan Petinggi BP Migas Didakwa Rugikan Negara Rp 35 Triliun

image

progresifjaya.com, JAKARTA - Tim Gabungan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Kejagung, Kejati DKI dan Kejari Jakarta Pusat, mendakwa para petinggi Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) bersalah.

Tim gabungan JPU menilai para terdakwa telah memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi yang diduga merugikan keuangan negara hingga Rp 35 triliun.

Hal itu dikatakan JPU Bima Suprayoga saat membacakan dakwaan kepada dua terdakwa yakni mantan petinggi Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) Raden Priyono, serta mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas Djoko Harsono dihadapan Ketua Majelis Hakim Rosmina di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (17/2/2020).

Menurut JPU Bima  dalam  dakwaan keduanya dinilai memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi bersama  Honggo Wendratno selaku Direktur Utama PT Trans-Pasific Petrochemical Indotama (TPPI) yang diduga  merugikan keuangan negara, atau  merugikan perekonomian negara negara sebesar USD 2.716 859.655.37,1 atau sekitar  Rp 35 triliun.

Para terdakwa  melakukan perbuatan hukum dengan cara, yakni melakukan penunjukan langsung PT TPPI sebagai penjual kondensat (gas bumi berupa cairan) bagian negara. Penunjukan tanpa melalui lelang terbatas dan tanpa penilaian atau evaluasi syarat umum serta syarat khusus. Sebagaimana yang telah ditentukan dalam lampiran II Keputusan Kepala BPMIGAS Nomor KPTS-20/BP00000/2003-S0 tanggal 15 April 2003.

JPU menilai  para terdakwa juga  menyerahkan Kondensat bagian negara kepada PT TPPI tanpa diikat kontrak dan tanpa jaminan pembayaran. Hal itu bertentangan dengan Pasal 100 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Apalagi dengan penunjukan langsung PT TPPI sebagai penjual kondensat bagian negara tidak melibatkan tim penunjukan penjual minyak mentah atau kondensat, juga tidak pernah dilakukan proses kajian dan analisa.

“Sehingga penunjukan PT TPPI sebagai penjual kondensat bagian negara tidak melalui lelang terbatas. PT TPPI tidak pernah mengirim formulir atau penawaran dan PT TPPI tidak menyerahkan jaminan berupa Open Credit/Irrevocable LC,” jelas Bima.

Hal inipun para terdakwa juga  disebut menyerahkan kondensat bagian negara kepada PT TPPI dari kilang Senipah, kilang Bontang Return Condensate (BRC), dan kilang Arun tanpa dibuatkan kontrak kerja sama. “Perjanjian itu juga tanpa jaminan pembayaran,” jelasnya.

JPU yang diketuai Bima Suprayoga dari Kasubdit TPK dan TPPU pada Dit. Penuntutan JAM Pidsus Kejagung RI  tersebut mendakwa keduanya dengan dakwaan Primair Pasal 2 ayat 1 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP subsidiair Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Adapun Jaksa berencana menggelar sidang secara in absentia terhadap Honggo Wendratmo. Pasalnya, Honggo masih berstatus buron.

Namun Kejari Jakarta Pusat telah melayangkan surat panggilan sidang dengan nomor B-385/M.1/10/Ft.1/02/2020 tertanggal 11 Februari 2020 kepada Honggo Wendratno untuk memberikan keterangan sebagai terdakwa dimuka Persidangan In Absentia di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020.

Dan surat panggilan tersebut telah dipublikasikan pula melalui media cetak nasional pada hari Senin, 17 Pebruari 2020.

Penulis: Arfandi Tanjung

Editor: Hendy

Wed, 19 Feb 2020 @00:51


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Copyright © 2020 PROGRESIF JAYA · All Rights Reserved
powered by sitekno