BPJS Kesehatan Naik, Gas Melon Naik, Beban Hidup Rakyat Kecil Naik

image

progresifjaya.com, JAKARTA - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan akan mengubah skema subsidi elipiji 3 kg alias gas melon pada semester kedua tahun ini. Subsidi tidak lagi diberikan per tabung, melainkan langsung ke penerima manfaat, yaitu masyarakat miskin.

Dampaknya, harga jual gas melon akan disesuaikan dengan harga pasar yang dapat mencapai Rp 35 ribu per tabung. Saat ini, Kementerian ESDM telah menyiapkan beberapa skema untuk penyaluran subsidi di antaranya dengan menggunakan kartu atau barcode yang terhubung dengan perbankan.

Rencana pemerintah akan menaikan harga gas melon tentunya akan menambah beban hidup rakyat kecil. Terlebih, kenaikan ini hampir berbarengan dengan kenaikkan iuran BPJS Kesehatan, pada 1 Januari 2020 lalu. Kenaikan ini lantaran subsidi gas melon tidak tepat sasaran, karena itu subsidi dicabut.

Sepintas, alasan pemerintah ini kayaknya benar. Tetapi dalam praktiknya nanti, akan tetap ada kesulitan. Sebab, pemerintah sendiri dinilai tidak memiliki basis data yang akurat terkait lapisan masyarakat yang layak menerima subsidi.

Lihat saja data Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Ada banyak masyarakat yang merasa berhak, tetapi tidak masuk dalam data PBI. Tetapi sebaliknya, ada masyarakat yang kelihatannya mampu dan bahkan ada yang mengaku mampu, tetap masuk dalam data PBI. Kalau datanya salah, pelaksanaan pemberian subsidi dipastikan akan menemui kendala. Akan ada kecemburuan dan perasaan diperlakukan tidak adil dalam diri rakyat kecil.

Untuk pemakai subsidi gas melon, contohnya, pemerintah terlihat sekali belum memiliki basis data secara akurat. Di Kabupaten Bekasi, misalnya, sebagai penyangga ibukota, kota terdekat dari kantor pemerintahan pusat, masih banyak masyarakat mampu menggunakan gas melon yang diperuntukkan bagi rakyat miskin.

Padahal mereka pemakai gas melon tersebut memiliki rumah, kontrakan sampai lebih dari empat pintu, mobil, motor lebih dari satu. Di wilayah dekat ibukota saja basis data penerima subsidi sudah ngawur bagaimana di luar pulau Jawa, tentunya banyak subsidi yang tidak tepat sasaran.

Karena itu, seharunya pemerintah tidak menaikkan gas elpiji 3 kg dalam waktu dekat. Sebab, roda perekonomian masyarakat menengah ke bawah sangat ditentukan dengan keberadaan gas melon ini.

Seperti, para pedagang bakso keliling, nasi goreng, bubur, gorengan, makanan kecil, jajanan, makanan pasar, orang kecil yang tidak punya penghasilan tetap, dan lain-lainnya sangat tergantung dengan gas melon. Tentunya hal ini tentu sangat tidak bijaksana jika rakyat kecil seperti ini diabaikan. Artinya, dampak dari pencabutan subsidi ini akan mengena langsung ke rakyat kecil.

Pemerintah belum bisa menyelesaikan kasus korupsi yang menjadi faktor utama pembangunan terhambat. Korupsi merata di mana-mana, sekarang mau cabut subsidi gas yang berdampak pada pedagang kecil, rumah tangga menengah ke bawah, petani, penjual keliling, nelayan, buruh, dan lain-lain.

Kalaupun ingin subsidi tepat sasaran, gandeng Biro Pusat Statistik (BPS) supaya mendata ulang rakyat kecil. Data kemampuan ekonomi lapisan masyarakat dengan melibatkan pemerintahan dari bawah, RT, RW, Desa, Kelurahan, baru kemudian dibuatkan barcode yang terintegrasi dari BPS ke Kementerian Sosial. Dengan syarat tanpa ada kongkalingkong atau permaianan data. Bila ketahuan memainkan data, berikan sanksi hukuman yang keras.

Pemerintah harus memberi ruang yang cukup agar masyarakat bisa mendapatkan penghidupan yang layak. Itu adalah hak konstitusional setiap warga negara. Jangan karena untuk menaikkan pendapatan dan menghemat anggaran, hak-hak konstitusional seperti itu terlupakan.

Penulis: Hendy Yulianto, Wartawan Progresif Jaya

Fri, 24 Jan 2020 @16:06


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Copyright © 2020 PROGRESIF JAYA · All Rights Reserved
powered by sitekno