Revisi UU Bikin KPK Lemah: Takut Tangkap Sekjen PDIP?

image

progresifjaya.com, JAKARTA - Revisi Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disahkan oleh DPR pada Selasa, 24 September 2019. Setelah resmi menjadi UU No. 19 Tahun 2019, agenda pemberantasan korupsi memasuki babak baru. UU tersebut tidak hanya mengubah postur kelembagaan KPK, tapi juga mengubah cara kerja KPK. Dengan UU baru itu, KPK sepenuhnya berbeda dengan KPK lama.

Dalam konteks ini, Dewan Pengawas (Dewas) merupakan ancaman bagi independensi KPK, kemudian dilucutinya sejumlah kewenangan KPK terkait penyidikan dan penuntutan, serta sejumlah prosedur yang dianggap merumitkan proses penindakan.

Kasus teranyar, KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, 9 Januari lalu. Penangkapan berkaitan dugaan suap politikus PDIP Harun Masiku sebagai anggota DPR 2019-2024. Harun dalam status buron hingga saat ini.

Selain Wahyu, KPK juga telah menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau orang kepercayaan Wahyu, yaitu Agustiani Tio Fridelina (ATF), kader PDIP Harun Masiku (HAR), dan Saeful (SAE) dari unsur swasta.

Sejumlah nama petinggi PDIP pun ikut terseret, salah satunya Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Mulanya KPK turut mendatangi Kantor PDIP. Namun demikian di sana KPK hanya sebatas memasang garis (line) KPK.

Jika merujuk ketentuan lama, KPK mestinya dapat langsung menggeledah sejumlah tempat untuk mencari barang bukti. Namun usai keberadaan UU KPK baru, izin penggeledahan kali ini mesti mendapat persetujuan dari Dewas (merujuk ketentuan Pasal 47 UU KPK). Ketentuan soal Dewas ini yang berimbas pada proses penggeledahan perkara Wahyu. Penggeledahan baru bisa dilakukan pada 13 Januari di kantor KPU, empat hari setelah Wahyu ditangkap.

Penyidik KPK sebelumnya juga gagal saat akan menggeledah Kantor DPP PDIP. Mereka disebut belum mengantongi izin Dewas. Kegagalan KPK menggeledah dan menyegel kantor PDIP merupakan dampak nyata dari sistem yang justru melemahkan KPK. Dikhawatirkan hal ini menjadi preseden buruk bagi pemberantasan korupsi ke depan, apabila kondisi serupa akan terjadi pada kasus-kasus korupsi berisiko tinggi yang melibatkan tokoh politik 'besar' lainnya.

Menurut ahli hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar, ketentuan yang mengharuskan izin dewas dalam penggeledahan semakin memperlambat kinerja KPK.

Soal KPK dihadang saat hendak melakukan upaya penyegelan ruangan Sekjen Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDIP beberapa hari lalu, seakan memberikan sinyal, bahwa pertama, korupsi dari pimpinan partai penguasa akan aman dari KPK, kedua, KPK takut sama partai penguasa, dan ketiga, Dewas KPK adalah "pengaman" penguasa. 

Penghalangan penggeledahan Kantor PDIP bukan perkara sepele dan harus dijelaskan kepada publik secara terang benderang. Sebab, penggeledahan harus dilakukan untuk memperoleh alat bukti. Jika kemudian penggeledahan gagal, maka berpeluang membuat alat bukti ditertibkan alias hilang.

Dalam sebuah acara diskusi di bilangan Menteng, Jakarta, Sabtu, 11 Januari 2019 lalu, Pakar Hukum Pidana Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Suparji Ahmad menilai ada kejanggalan ketika KPK batal menyegel salah satu ruangan yang berada di Kantor DPP PDIP. "Kenapa ini bisa terjadi? Kalau ini ternyata menghalang-halangi, harusnya bisa kena pasal obstraction of justice atau menghalangi penyelidikan seperti Friedrich Yunadi dalam kasus Setya Novanto," kata Suparji.

Desakan memanggil dan mentersangkakan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menguat dari berbagai pihak, salah satunya dari Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean dan ahli hukum Toni Hartono Wibowo, SH., MH.

Menurut Ferdinand, dugaan keterlibatan yang bersangkutan harus diselidiki supaya terang benderang. Ferdinand mengatakan apabila Hasto tidak ada keterlibatan dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) yang melibatkan Caleg PDIP, maka KPK juga harus memulihkan nama baiknya. Namun, jika memang terbukti ada keterkaitan kasus, maka Sekjen PDIP Hasto harus segera ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini akan mempertaruhkan citra komisi antirasuah di mata publik.

"Kita tidak tahu kenapa KPK agak lamban terhadap Hasto. Bahkan KPK kemarin gagal masuk ke gedung DPP PDIP. Ini benar-benar di luar kebiasaan KPK yang bahkan dulu pernah membawa pasukan bersenjata ke gedung DPR," kata Ferdinand.

Dia menegaskan, KPK tidak harus takut menghadapi partai penguasa. Sebab, rakyat akan memberikan dukungan penuh terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi (Tipikor) di Indonesia. "Tidak seharusnya KPK takut terhadap kekuasaan, karena rakyat pasti mendukung KPK," kata Ferdinand Hutahaean.

Senada disampaikan ahli hukum Toni Hartono Wibowo, SH., MH., yang menegaskan KPK tidak perlu lama-lama untuk menangkap Hasto Kristianto dengan adanya pengakuan staf bahwa uang dari Hasto, dan itu sudah sepatutnya dipanggil sebagai tersangka.

Secara terpisah, Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean telah menegaskan pihaknya tak pernah menghambat KPK, apalagi melalui izin terhadap penggeledahan hingga penyadapan. Ketua Dewan Pengawas, Tumpak Hatorangan Panggabean menegaskan penerbitan izin diproses dalam waktu 1x24 jam.

"Enggak usah khawatir. Omong kosong orang bilang dewas itu memperlama-lama (kerja KPK). Enggak ada itu, enggak ada. Contohnya (penggeledahan) di KPU cuma beberapa jam saja," kata Tumpak di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta, Selasa (14/1).

Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, ada pihak yang sengaja menggiring opini agar dirinya dikait-kaitkan dalam kasus suap terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan oleh kader partainya, Harun Masiku.

Satu-satunya solusi yang dapat ditempuh mengatasi kerumitan ini adalah melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) KPK oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Melalui Perppu tersebut, pemerintah dapat memperbaiki berbagai aturan yang menghalangi kinerja KPK. Melalui perppu harus dihapuskan ketentuan tentang izin dewas. Idealnya dikembalikan ke model yang lama, yang paling efektif dengan Perppu Presiden. (Hendy)

Fri, 24 Jan 2020 @16:02


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Copyright © 2020 PROGRESIF JAYA · All Rights Reserved
powered by sitekno