Kasus Suap Komisioner KPU Bisa Berdampak di Pilkada 2020?

image

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Bandara Soekarno-Hatta, Rabu (8/1/2020) sekitar pukul 12.55 WIB. Penangkapan tersebut membikin Ketua KPU Arief Budiman bingung. Di hadapan awak media yang merubung di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, dia tak berusaha menutupi keheranannya setelah Komisioner KPU Wahyu Setiawan ditangkap KPK.

Koleganya itu ditangkap dan jadi tersangka atas dugaan menerima suap dalam proses pergantian antar-waktu (PAW) anggota DPR dari Fraksi PDIP. Masalahnya, dia sama sekali tidak bisa mencium gelagat jahat Wahyu sejak awal. "Saya tidak tahu bagaimana dia 'main'," kata Arief di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (9/1/2020) lalu.

Arief memang layak gusar, karena ulah Wahyu bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap KPU yang tahun ini akan menggelar Pilkada Serentak 2020. Memang benar, banyak masyarakat yang terpukul akibat adanya kasus ini dan akan mempertanyakan integritas KPU. Artinya, kasus suap yang menimpa Komisioner KPU Wahyu Setiawan akan berdampak besar pada Pilkada 2020.

Kita mengetahui semangat KPU itu bahwa calon yang ikut Pilkada seharusnya bebas korupsi. Tapi penyelenggaranya sendiri (KPU) mengapa terlibat? Adapun Pilkada 2020 akan dilaksanakan di 270 daerah itu pengaruhnya akan cukup besar dengan adanya kasus tersebut. Apalagi kasus hukum yang menyeret penyelenggara pemilu ini bukan yang pertama kali.

Jauh sebelum Wahyu, sejumlah nama kondang juga punya nasib serupa. Mereka diduga menggadaikan jabatan untuk kemudian dicokok KPK dan berakhir di penjara.

Berikut nama Komisioner KPU yang pernah terjerat korupsi terkait kepemiluan, yakni Ketua KPU periode 2001-200, Nazaruddin Syamsuddin yang divonis 7 tahun karena terlibat kasus korupsi pengadaan asuransi petugas Pemilu 2004 dan pengelolaan dana rekanan KPU. Akibatnya, negara merugi Rp 14,1 miliar. Wakil Ketua KPU 2001-2007, Mulyana Wira Kusumah terpidana kasus suap pengadaan kotak suara Pemilu 2004, divonis dua tahun tujuh bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsider tiga bulan kurungan.

Komisioner KPU periode 2001-2007, Daan Dimara tersandung kasus rasuah pengadaan segel surat suara Pemilu 2004. Negara pun merugi sekitar Rp 3,5 miliar. Pada 15 September 2006, Daan divonis empat tahun dan denda Rp 200 juta subsider dua bulan kurungan. Komisioner KPU periode 2001-2005, Rusadi Kantaprawira dinyatakan bersalah dalam kasus pengadaan tinta Pemilu 2004, sehingga merugikan negara sebesar Rp 4,6 miliar dan divonis hukuman empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider dua bulan.

Selain komisioner, sejumlah pejabat KPU juga pernah divonis bersalah terkait pelaksanaan Pemilu 2004. Mereka yang divonis antara lain Wasekjen KPU Susongko Suhardjo yakni 2 tahun 6 bulan penjara dan Kepala Biro Keuangan KPU Hamdani Amin yaitu 4 tahun penjara. Wakil Kepala Biro Keuangan Mohammad Dentijk turut divonis. Dia dihukum 18 bulan penjara.

Jumlah komisioner KPU tingkat daerah yang pernah divonis penjara jauh lebih banyak. Kasus-kasus korupsi oleh pejabat KPU tingkat provinsi dan kabupaten/kota kerap terjadi mengenai pengadaan barang.

Rentan Godaan

Menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, kasus ini bisa berdampak kepercayaan masyarakat akan menurun kalau kemudian KPU larut dalam peristiwa ini tanpa bisa mengambil langkah-langkah strategis, tanpa bisa meyakinkan publik bahwa mereka akan berbenah dan melakukan perbaikan-perbaikan guna memperkuat dan membersihkan organ KPU.

Namun sebaliknya, KPU bisa menggunakan momentum Pilkada 2020 untuk mengembalikan kepercayaan publik. Caranya, dengan memastikan bahwa jajaran KPU bekerja secara benar, terbuka, profesional menjaga agar tidak terjadi kecurangan maupun penyimpangan oleh internal mereka.

KPU mempunyai titik-titik di mana sangat rentan akan godaan dari pihak luar. Yaitu, ketika rekrutmen petugas penyelenggaraan pilkada. KPU mempunyai kewenangan untuk melakukan rekrutmen untuk anggota TPK dan TPS dan itu bisa rentan disusupi praktik suap, walaupun tidak sebesar kasus OTT ini.

Kemudian saat pencalonan anggota legislatif atau kepala daerah. Apalagi kalau dalam proses pencalonan ada figur-figur bermasalah yang berusaha menekan agar bisa lolos dan figur itu mempunyai pengaruh kuat di daerah. Sebagai contoh, bermasalah dalam hal ijazah dan kesehatan. Selanjutnya kerawanan saat rekapitulasi suara, misalnya ada upaya untuk menyuap agar terjadi pengaturan perolehan suara di pilkada.

Agar potensi titik-titik kerawanan tak menjadi kenyataan, penting bagi KPU untuk melakukan evaluasi atas sistem integritas KPU yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan menyeluruh baik secara tata kelola internal dan bagaimana pola relasi dengan pihak eksternal.

Akhirnya, itu semua bergantung penuh pada bagaimana KPU merespons kasus suap tersebut apakah akan mengurangi legitimasi Pilkada 2020 atau tidak? Oleh karena itu, masyarakat mengharapkan, KPU harus betul-betul bersih, secara perorangan, kelembagaan dan kebijakan.

Untuk mengantisipasi tindakan pidana penyuapan jelang Pilkada 2020, Ketua KPU, Arief Budiman segera menerbitkan Surat Edaran atau SE kepada panitia pemilihan kepala daerah di 270 tempat. Ini merupakan respon dari tertangkapnya Wahyu Setiawan oleh KPK. Arief berharap kasus tersebut bisa menjadi pelajaran bagi pejabat pemerintah.

Selain itu, Arief bakal mengirimkan pesan secara tertulis maupun lisan terkait hal tersebut kepada seluruh anggota KPU. Arief mengimbau KPU provinsi, kabupaten dan kota untuk lebih meningkatkan kewaspadaan, mawas diri dan lebih menjaga integritasnya agar tercipta demokrasi yang sehat. (Hendy)

Thu, 16 Jan 2020 @18:46


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Copyright © 2020 PROGRESIF JAYA · All Rights Reserved
powered by sitekno