Bersyariah Di NKRI, Indonesia Tidak Menganut Teokrasi

berdampingan denganbangsa dan  negara-negara lain yang bebas  merdeka dan maju , paling tidak di kawasan ASEAN, apalagi mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga di beberapa wilayahnya memberlakukan syariah Islam.

Mengutip tulisan  Guru Besar Pascasarjana FIAI UII Yogyarta, Faisal Ismail di  Opini (Koran Sindo, Sabtu, 24/8)antara lain mengatakan, Dilihat dari perspektif hubungan agama dan Negara, suatu Negara bisa bercorak teokrasi atau bisa beridentitas sekuler. Negara teokrasi adalah negara yang memakai agama sebagai dasarnya misalnya Arab Saudi, Iran, Pakistan , dn Vatikan. Di Negara teokrasi, nilai-nilai agama sangat mewarnai tata kelola pemerintahan dan kenegaraan. Sedangkan Negara sekoler adalah Negara yang tidak memakai agama sebagai dasarnya misalnya Amerika Serikat, Inggris,dan Negara-negara Eropa Barat. Di negara sekuler agama dibatasi menjadi masalah pribadi dan agama tidak boleh mencampuri urusan pemerintahan dan kenegaraan.

Pancasila

NKRI yang berdasarkan Pancasila bersifat unik. .NKRI bukan Negara teokrasi dan bukan pula Negara sekuler. Konstitusi NKRI tidak didasarkan pada agama tertentu *Islam misalnya). Karena itu ,ia bukan Negara teokrasi. NKRI tidak terlepas danm tidak melepaskan diri dari nilai-nllai agama yang ada di negeriini. Karena itu, ia bukan pula Negara sekuler. Dilihat dari konteks keIslaman, di NKRI nilai-nilai agama atau nilai-nilai syariah diapresiasi, diinternalisasi dan diintegrasikan ke dalam konten konstitusi, regulasi, legislasi, dan peraturan.

Para pendiri Republik ini telah menyepakati Pancasila sebagai dasar NKRI. Kesepakatan ini secara final dan msngikat ditunagkan  dalam UUD `1945. Sila pertama Pancasila (Ketuhanan YME) diterima dan dimaknai oleh para pendiri Republik yang tergabung dalam kelompok nasionalis muslim ( seperti Ki Bagus Hadikusumo, dan KHA Wahid Hasyim) sebagai prinsip yang sesuai dengan ajaran tauhid. Begitu pula  keempat sila lainnya (kemanusiaan yang adil dan beradab, persatua Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia) menurut para tokoh nasionalis muslim sesuai ajaran Islam dan mencerminkan nilai-nilai syariah.

UUD 1945

UUD 1945 (Pasal 29 ayat 2) menyatakan, Negara menjamin setiap penduduk untuk menganut agama dan melaksanakan ibadah sesuai kepercayaan agama masing-masing. Tisak diragukan , UUD 1945 (pasal agama) sangat sesuai ajaran Islam dan merefleksikan nilai-nilai syariah. Ayat – ayat Kitab suci (la ikraahafiddin, lakum dinukum waliaddin) diinternalisasikan dan integrasikan ke dalam ayat-ayat konstitusi. Umat islam sebagai bagian dari warga Negara RI bebas berakidah tauhid, melaksanakan syariah shalat,syariah zakat, syariah puasa, dan syariah haji.

Demi tertibnya dan lancarnya perjalanan ibadah haji, Presiden mengeluarkan UU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan haji dan umroh > Negara melalui Kemenag melakukan pendaftaran, pemberangkatan , penempatan, dan pemulangan jemaah haji yang jumlahnya mencapai 220 ribu orang..Untuk mengakomodasi kepentingan umat di bidang percakatan dan perwakafan , pemerintah juga telah mengeluarkan UU tentan Zakat dan UU tentang Wakaf. Semua kebijakan pemerintah ini sejalan dengan nilai0nilai syariah.

Perhatian dan pelayanan nehara terhadap umat Islam khusunya dan umat-umat beragama lain pada umumnya dibuktikan dengan didirikannya Kemenrterian Agama (Kemenag) sebagai kepanjangan tangan Negara/pemerintah dalam mengelola urusan keagamaan. Negara tidak mencampuri urusan intrernal agama dan masalah internal umat beragama. Negara melalu Kemenag hanya mengelola ihwal teknis urusan keagamaan dan membina kerukunan antarumat beragama. Presiden mengangkat Menteri Agama untuk memimpin dan mensukseskan visi dan misi Kemenag sebagai salah satu kementerian di NKRI, Kemenag mendapat dana trilunan rupiah yang bersumber dari APBN untuk merealisasikan kegiatan dan kiprahnya sesuai amanah yang diberikan oleh Negara di pundaknya.

Di bidang pendidikan, Negara/pemerintah melalui Kemenag memberikan perhatian penuh kepada umat islam. Sekolah Ibtidaiyah Negeri (MIN), sekolah tsanawiyah negeri ( MTsN) , sekolah diniyah negeri (MAN) , dan Universitas Islam Negeri ( UIN) dengan jumlah yang banyak didirikanm di seluruh Indonesia untuk mengakomodasi dan memenuhi kebutuhan pendidikan umat dan mendapat dana besar dari Negara.

Baru-baru ini pemerintah juga telahmerintis pendirian Universitas Islam Internasional  Indonesia yang berlokasi di Jakarta. Tidak diragukan intisari ayat-ayat Kitab suci : “iqra’ bismi rabbikalladzi  khalaq” dan Hadits Nabi:”menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim dan muslimah” diinternalisasikan dan diintegrasikan ke dalam ayat-ayat konstitusi dan direalisasikan dalam kebijakan Negara/pemerintah. (HTS/SI)   

Thu, 29 Aug 2019 @17:36


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar